Thursday, 18 October 2012 22:17    PDF Print E-mail
Wali Nanggroe diminta jadi pemersatu
Warta
WASPADA ONLINE

BANDA ACEH - Sejumlah kalangan mengharapkan Lembaga Wali Nanggroe menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Provinsi Aceh.

"Pembentukan Wali Nanggroe disebut dalam MoU Helsinki dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan diharapkan lembaga ini menjadi persatu masyarakat Aceh," kata Adli Abdullah, akademisi Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh, hari ini.

Hal itu disampaikannya dalam seminar membahas rancangan Qanun Wali Nanggroe. Rancangan qanun itu sendiri saat ini masih dalam pembahasan di DPR Aceh.

Adli Abdullah menyebutkan dalam literatur sejarah Kerajaan Aceh, tidak dikenal istilah Wali Nanggroe. Penyebutan wali itu mulai muncul pada masa gejolak DI-TII, dan GAM.

Namun begitu, katanya, karena undang-undang telah memerintahkannya, maka perlu dibicarakan bagaimana harusnya lembaga itu nantinya dijalankan.

Ia menambahkan Lembaga Wali Nanggroe yang dibentuk nantinya jangan mengganggu sistem dan struktur pemerintahan dan lembaga adat yang telah ada.

Untuk itu, dia berharap lembaga itu dapat berperan sebagaimana lembaga yang mempersatukan rakyat Aceh "Kalau kewenangan Wali Nanggroe itu sesuai dalam wewenangnya yakni mengurusi adat dan sebagai pemersatu masyarakat Aceh, saya pikir tidak ada masalah. Kalau Wali Nanggroe bicara hal lain yang bukan menjadi bagiannya, maka pasti akan bermasalah," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Tgk M. Aiyub. Ia mengatakan, struktur pemerintahan dan adat istiadat Aceh tidak mengenal istilah Wali Nanggroe.

"Memang, Wali Nanggroe tidak terdapat dalam struktur pemerintah Aceh di masa kerajaan. Tapi, Kalau kita sepakat ini dibentuk, kenapa tidak," kata Tgk M Aiyub.

Editor: SASTROY BANGUN
(dat06/antara)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment