Monday, 17 September 2012 18:31    PDF Print E-mail
Biaya akte kelahiran 'mencekik leher'
Warta

WASPADA ONLINE

MEDAN – Walikota Medan, Rahudman Harahap dalam satu acara talkshow yang ditayangkan stasiun televisi nasional menyampaikan pihaknya kini semakin gencar menggelar sidang keliling untuk membantu masyarakat membuat akte kelahiran.

"Program ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat." katanya, di Medan hari ini.

join_facebookjoin_twitter

Dikatakan, dalam hal ini Pemko Medan bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Negeri Medan, Kantor BRI Cabang Medan dan Kantor Pos Indonesia Cabang Medan. “Pencatatan akte kelahiran dapat dilakukan di kantor kecamatan masing-masing bagi anak berusia hingga 1 tahun. Namun jika anak berusia diatas 1 tahun, pengurusan akte kelahirannya dapat dilaksanakan di kantor pencatatan sipil. Bagi anak yang lahir sebelum 60 hari, jika diurus akte kelahiran, tidak dikenakan biaya alias gratsi.

Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan akte kelahiran yaitu KTP, surat kelahiran anak dari bidan atau dokter, akte kelahiran orangtua, surat nikah orangtua, dan kartu keluarga," ujar Rahudman.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Muslim Harahap. Dikatakan proses sidang berlangsung selama 3 hari. Misalnya, masyarakat datang mengantar formulir pengajuan akte kelahiran pada hari Senin kemudian sidang dilakukan pada hari Kamis. Kemudian akte akan selesai dibuat dalam waktu 2 hari.

Selain itu, Pimpinan Cabang Bank BRI Medan Putri Hijau, Kuswardono menyampaikan pihaknya menyertakan petugas bank untuk membantu proses pembayaran biaya administrasi pembuatan akte. Dia menilai program sidang keliling ini merupakan program yang baik sehingga pihaknya memutuskan mau bekerja sama dengan Pemko Medan.

Perlu diketahui, biaya pengurusan akte ini berkisar antara Rp220 ribu hingga Rp250 ribu tergantung kebijakan kantor camat masing-masing.

Program sidang keliling 'satu pintu ini juga dinilai sangat bermanfaat oleh Wakil Kepala Kantor Pos Medan, Kasno mengatakan sesuai dengan peraturan legalisasi UU No. 13 tahun 1985 yang mengatakan semua dokumen yang akan disampaikan ke pengadilan harus dimaterai, maka pihaknya juga menempatkan petugas kantor pos untuk membantu porgram ini. Sehingga masyarakat tidak perlu repot ke kantor pos untuk melegalisir dokumen-dokumen yang diperlukan.

Sementara itu, sejumlah warga miskin di kawasan Medan Utara yang jumlahnya ribuan berharap agar Pemko Medan dapat menggratiskan biaya kepengurusan akte lahir sehingga anak mereka nantinya tak sulit memasuki sekolah, bekerja, maupun melamar pekerjaan.

"Seharusnya peraturan itu dibuat janganlah mempersulit orang miskin, kalau sudah begini bagaimana kami bisa urus akte lahir sementara untuk biaya makan beli beras saja susah, apa orang miskin tak punya hak untuk berubah nasib," keluh warga miskin penerima Raskin yang hendak mengurus akte namun karena melihat biaya kepengurusan mencekik leher akhirnya mengurungkan niatnya untuk urus akte.

Sebagaimana diketahui sebagian besar warga di kawasan Medan Utara mengaku resah dengan tingginya biaya kepenggurusan akte lahir yang bervariasi menurut kawasannya hingga Rp236 ribu, padahal dulunya sebelum Rahudman Harahap menjadi Walikota Medan berjanji akan mengratiskan kepengurusan akte lahir, KK dan KTP namun setelah menjabat justru harganya mencekik leher.

"Kalau begini caranya bukan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat melainkan masyarakat dijadikan sapi perahan, udahlah kepenggurusannya ribet malah kena biaya mahal lagi, bagaimana kalau orang miskin mungkin ngak sanggup urus akte lahir dan anaknya mungkin ngak bisa sekolah," keluh Ryan (37) warga Medan Labuhan yang saat itu mau urus akte lahir bagi anaknya tersebut.

Warga juga menyesalkan kinerja wakil rakyat yang mau menyetujui kebijakan tersebut seharusnya wakil rakyat berpihak pada rakyat kecil untuk menolak biaya administrasi yang tinggi diberlakukan pada warga, kebijakan ini seharusnya ditinjau ulang, janganlah rakyat ini dijadikan sapi perahan, kan kasihan bagi warga yang miskin seperti kami ini, jangankan untuk urus akte terkadang untuk makan sehari-hari saja susah, lanjut Toni kembali yang dibenarkan warga lainnya.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol/caesaria)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment