Saturday, 28 July 2012 23:13    PDF Print E-mail
Guru bakal boikot uji kompetensi ulang
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan uji kompetensi ulang bagi satu juta guru bersertifikasi. Namun, rencana itu ditentang kalangan guru, karena dinilai tidak ada landasan hukum dan sosialisasinya sangat minim.

Rencananya, uji kompen­ten­si guru (UKG) itu dilakukan pa­da 30 Juli hingga 12 Agustus men­datang. Jumlah, guru yang akan diuji kompetensi sebanyak 1.020.000 dari jenjang TK-SMA/SMK. Seluruh guru itu telah ter­sertifikasi dan mendapat tun­ja­ngan profesi. Sampai saat ini ter­data 3.000 lokasi ujian.

 join_facebookjoin_twitter

Puluhan guru yang menolak ujian kompetensi ulang ini mengadu ke Lembaga Ban­tuan Hukum Jakarta. Para guru ini membawa sejumlah poster ber­tuliskan nada protes di anta­ranya “Sertifikasi Yes, UKG No”, dan “Ayo Boikot UKG”.

Para guru yang menolak ini menamakan diri, Koalisi Tolak Uji Kompetensi Guru. Yang terdi­ri dari, Federasi Serikat Guru In­donesia, Federasi Guru Inde­pen­den Indonesia, Forum Mu­sya­warah Guru Jakarta, Serikat Guru Indonesia Medan, Forum Aksi Guru Indonesia, Koalisi Guru Ban­t­en, Serikat Guru Indragiri Hi­lir–Riau dan Serikat Guru In­donesia Banjarmasin.

Juru Bicara Koalisi Tolak Uji Kom­petensi Guru, Retno Lis­tyarti mengatakan, uji kom­pe­tensi tidak melalui sosialisasi yang cukup apalagi uji coba yang memadai dan adil.

Selain itu, berdasarkan kajian Lembaga Bantuan Hukum Jakar­ta bersama koalisi, uji kom­pe­tensi ini diduga dilaksanakan tan­pa dasar hukum dan tidak sesuai dengan amanat peraturan perun­dangan yang ada.

“Intinya, kami bukan menolak diuji kompetensi, tetapi kami me­nolak diuji dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan pe­rundangan yang berlaku. Apa­lagi, tidak ada sanksi apapun bagi guru yang tidak mengikuti,” ujar Retno.

Oleh karena itulah, Retno meng­­­ajak agar guru se-Indonesia mem­boikot uji kompetensi ini sebagai bentuk tekanan kepada Kemen­terian Pendidikan dan Ke­buda­ya­an agar meninjau, mem­pertim­bang­kan dan memperbaiki kem­bali kebijakan uji kompetensi guru sesuai peraturan perun­da­ngan yang berlaku.

Dalam pandangannya, menguji ulang guru yang sudah terserti­fikasi tidak mendesak dilakukan sekarang ini. Sebab, sesuai de­ngan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Kemdikbud harus men­ser­tifikasi seluruh guru dan dosen sampai 2015.

Saat ini, sudah 1.020.000 guru/dosen yang tersertifikasi. Kem­dik­bud masih punya pekerjaan rumah sebanyak 1,8 juta guru/do­sen lagi untuk disertifikasi.

“Yang mendesak saat ini ada­lah mensertifikasi guru/dosen yang belum melakukan uji kom­pentensi, bukan melakukan uji kompentesi ulang bagi guru/do­sen  yang sudah mendapatkan ser­tifikasi,” tegasnya.

Retno juga menolak alasan Kem­dikbud yang menyatakan, uji kompetensi ulang ini untuk me­­metakan kualitas guru. Mes­tinya, dari hasil uji kompetensi se­­be­lumnya Kemdikbud, sudah bisa me­metakan kualitas guru.

“Dua ujian 2 kompetensi tidak bisa mengukur kinerja guru se­cara tepat. Apalagi, model ujian yang direncanakan itu sangat teoritis dan hafalan serta bersifat individualis,” tukasnya.

Koordinator Koalisi Guru Ban­ten, Wildan mengatakan, di banyak daerah, infrastruktur uji kompetensi guru belum siap. Kem­dikbud tidak menyediakan sarana dan prasarana di tempat pe­laksanaan Ujian Online. Se­mentara Dinas Pendidikan (Dis­dik) kabupaten/kota tidak mem­punyai anggaran untuk pelak­sanaan UKG.

“Dinas minta pihak sekolah membantu biaya anggaran untuk mengirim tenaga operator ke pro­vinsi demi mengikuti pelati­han. Jadi kami mempertanyakan trans­paransi dan akuntabiltas ang­garan UKG,” ungkapnya.

Ketua Serikat Guru Indonesia Banjarmasin, Alimunhakim me­nam­bahkan, pelaksanaan uji kom­petensi minim sosialisasi. Hal ini membikin bingung kala­ng­an guru dan kepala sekolah. “Saat ini banyak guru yang panik, re­­sah dan tidak konsentrasi meng­ajar,” ujarnya.

Ketua Serikat Guru Indragiri Hilir, Riau, M. Fadli mengung­kap­kan, kondisi geografis Kabu­paten Indragiri Hilir-Riau yang berawa-rawa dan dominannya menggunakan transportasi air, membuat UKG menjadi momok menakutkan bagi para guru. Para guru terpaksa meninggalkan anak di­diknya ke kabupaten/kota demi ikut uji kompetensi.

“Ongkosnya mahal untuk trans­portasi dan menginap. Para gu­ru disini tidak fokus lagi meng­ajar karena dilanda phobia,” ujar­nya.

Sementara itu, M. Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa uji kompetensi ulang itu akan menilai beberapa kompetensi guru, yakni wawasan, kom­pe­tensi pelaksanaan pembelaja­ran­nya. Intinya, Kemdikbud akan menguji kompetensi guru secara bertahap sesuai dengan kemam­puan yang dimiliki pemerintah.

“Pengertian ujian ulang ini ada­lah penilaian kinerja guru. Ini menjadi keharusan, meng­ingat betapa besarnya anggaran un­tuk menggaji guru, yakni se­kitar Rp 168 triliun,” katanya.

Tes ulang ini, lanjut M.Nuh,  berbeda dengan uji kompetensi awal. Saat uji kom­­petensi guru berjuang un­tuk mendapatkan kursi untuk pe­latihan dan mendapat ser­tifikasi.

“Sedangkan di ujian ulang ini Kemdikbud akan mengevaluasi penguasan materi ajar dan pe­dagogisnya. Bagaimana peran­ca­ngan dan pembelajarannya. Dengan tes ulang ini kita bisa ya­kin apakah kualitas guru itu naik atau tidak.,” terangnya.

Ujian ulang ini dilakukan se­bagai pemetaan bagi guru yang kompeten dan belum. “Bagi yang belum akan dilakukan pem­binaan kembali. Namun apabila guru itu sudah berulang kembali dibina namun tidak menunjuk­kan kinerja yang baik, maka pada nantinya akan berpengaruh ke tunjangan profesi dan penu­runan pangkat,” tandasnya.

Meski pelaksanaan Uji Kom­petensi Guru (UKG) akan dide­mo dan diboikot oleh jutaan gu­ru dari seluruh Indonesia. Na­mun, Kepala Badan Pengem­ba­ngan Sumber Daya Manusia Pen­didik dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom menegaskan, UKG akan tetap digelar.

Rencananya akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal, akan diikuti oleh guru jenjang Se­kolah Menengah Pertama (SMP). “UKG tetap lakukan. Di­­mulai tanggal 30 Juli 2012. un­tuk tahap pertama, akan di­ikuti oleh guru-guru jenjang SMP. Untuk jadwal selan­jut­nya, akan diikuti oleh guru SD, SMA maupun SMK,” katanya.

Dikatakan, saat ini ini jumlah peserta yang akan ikut UKG ada sekitar 1.020.000 orang guru yang akan menggunakan sis­tem online dan bisa dilaku­kan di kantor kepala desa, atau­pun di mana saja yang memiliki fasilitas internet.

Namun, hasil ujian ini tidak akan diumumkan.

“Hanya saja, ujian ini tidak akan ada pengumumannya. Pa­salnya, hasil ujian ini hanya akan digunakan untuk data kementerian atau pemerintah. Se­hingga, pemerintah mengeta­hui peta kompetensi guru-guru di Indonesia,” ujarnya.

 Lantas, bagaimana dengan nasib guru yang tetap menolak UKG? Syawal menjawab, pe­me­­rintah tidak akan memaksa daa menyerahkan kepada ma­sing-masing guru. “Terserah saja,­ jika mereka tidak mau. Pas­tinya mereka akan rugi sen­diri ka­rena tidak akan men­da­patkan pembi­naan dan tidak akan dima­sukkan dalam peta kom­petensi guru In­donesia yang dimiliki oleh ke­mente­rian,” imbuhnya.
(dat17/antara/rmol)

 

 

WARTA KARTUN

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment