Wednesday, 25 July 2012 09:32    PDF Print E-mail
Poldasu periksa istri Gatot hari ini
Warta
RIDIN
Koordinator Liputan
WASPADA ONLINE

 
MEDAN – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara ((Ditreskrimsus Polda Sumut) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sutias Handayani, istri Pelaksana Tugas (Plt)  Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait adanya tanda tangan pada kwitansi pengambilan uang di Kas biro umum Pemprov Sumut yang tengah disidik Polda Sumut.

"Sampai saat ini kita masih menunggu dan mereka akan dimintai keterangan seputar tandatangan mereka yang terdapat pada kwitansi pengeluaran Anggaran Rumah Tangga," ujar Kasubdit Tipikor Reskrimsus Poldasu, Kompol  Juda Nusa, yang menyebutkan bahwa  istri Plt. Gubernur Sumut  akan diperiksa hari ini.

”Dijadwalkan hari ini  istri Gatot, Sutias Handayani kita mintai keterangan dan kemungkinan besar beliau  akan datang memenuhi panggilan,” ujar Juda, kepada Waspada Online, hari ini.

Selain Sutias,  menurut Juda istri Gubernur Sumut non aktif Syamsul Arifin yakni Fatimah Habibi,  Kamis (26/7) besok  juga akan diperiksa terkait tanda tangan di kwitansi pengembalian uang di Biro Umum Pemprov Sumut. “ Fatimah Habibi, istri Syamsul Arifin besok juga akan kita mintai keterangan  dan sudah kita panggil," jelas Juda.

Selain itu, Juda juga menerangkan, bahwa pada Selasa (25/7), Neman Sitepu salah seorang staf di Biro Umum Pemprovsu telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Ditreskrimsus Polda Sumut.

"Selasa (26/7), Neman Sitepu, salah seorang tersangka kasus ini sudah kita periksa. Beliau masih kita izinkan pulang, Jum'at (29/7) akan kita periksa lagi," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Sadono mengatakan, bahwa pihaknya telah menyiapkan 10 sampai dengan 15 pertanyaan yang akan diajukan saat pemeriksaan Sutias Handayani dan Fatimah Habibi. " Kurang lebih 10-15 pertanyaan akan kita ajukan," ujar Sadono.

Berangkat dari sana, lanjut Sadono,  bisa saja pertanyaan berkembang untuk melengkapi penyidikan dugaan korupsi di Biro Umum Setda Pemprovsu. Sadono juga mengaku belum bisa memastikan keduanya bakal menjadi tersangka.

"Untuk sekelas ibu pejabat pemerintahan, anggaran yang hanya sedikit tersebut tidak mungkin dilakukan keduanya. Ini ada yang memerankan agar anggaran tersebut keluar. Kalau Sutias dan Fatimah, tidak mungkin. Berapa kali lah jumlah segitu. Ini pasti ada orang yang membutuhkan uang yang jumlahnya segitu," papar  Sadono tanpa merinci jumlah uang anggaran rumah tangga Gubernur Sumut dan wakilnya tersebut.

Dikatakannya, saat ini  pihaknya juga  mencurigai oknum Asisten Pribadi (Aspri) dan antek-antek di Biro Umum yang menyelewengkan uang tersebut. "Ini pasti terungkap setelah keduanya memberikan keterangan untuk klarifikasi. Surat pemanggilan yang kita kirimkan sudah diterima dan ada paraf. Siapapun yang terima surat pemanggilan tersebut, yang jelas parafnya ada tanda terima yang tinggal dirumah keduanya. Jika tidak memenuhi panggilan, kita surati lagi dengan pemanggilan kedua," ungkapnya.

Ditanya apakah mungkin penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut memeriksa Sutias Handayani dan Fatimah Habibi di luar lingkungan Poldasu,  Sadono menyebutkan hal itu tidak mungkin dilakukan. Setiap pemanggilan, yang bersangkutan wajib datang. "Kalau penyidik yang datang tidak akan mungkin. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konspirasi. Yang dipanggil harus datang ke penyidik di Poldasu," tegasnya.

Dalam penanganan kasus korupsi ini, tambah Sadono, pihaknya tetap berkoordinasi  dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu sudah lama dilakukan antara KPK, Polisi dan Kejaksaan. Menurut Sadono pemeriksaan tersebut bisa saja dimajukan atau dimundurkan sesuai permintaan yang bersangkutan. Namun sejauh ini pihaknya belum ada menerima konfirmasi dari yang bersangkutan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ketekoran kas di Biro Umum Pemprovsu, ditemukan setelah  audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai Rp 13.044.826.065 dari total penghitungan beberapa pos senilai Rp 15.862.062.067. Kerugian negara diantaranya, digunakan untuk SPJ Poredes (pengawalan) pada 1 Januari 2010 sebesar Rp 150 juta, makan minum Rp 2 miliar, listrik sebesar Rp 1 miliar lebih, SPJ 1 Januari - 30 Juni pada belanja sehari-hari di rumah dinas sebasar Rp 50 juta. Anggaran tersebut keseluruhannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010, namun dibayarkan pada APBD tahun 2011.

Sebelumnya, Kombes. Sadono menjelaskan, bahwa dalam kasus tersebut ada lima calon tersangka, yakni Rahmatsyah (mantan Plt Sekda), Asrin Naim (Asisten IV/Administrasi Pemprov Sumut), Harianto Butar-Butar (Kabag Perbendaharaan Biro Umum), serta dua PNS di Biro Umum (Suweno dan Namen Sitepu).

Editor: ANGGRAINI LUBIS
(dat18/wol)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment