Tuesday, 17 July 2012 21:08    PDF Print E-mail
Laporan keuangan Pemprov raih opini WDP
Warta
WASPADA ONLINE

MEDAN – Laporan penggunaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih opini “qualified of opinion” atau Wajar dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Opini WDP itu merupakan keberhasilan dan pencapaian selama empat tahun,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ketika membacakan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2011 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan.

Menurut dia, pihaknya sangat memberikan apresiasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah bekerja keras sehingga mampu meraih opini WDP tersebut.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pihaknya telah menginstruksikan seluruh pengguna anggaran dan pengguna barang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Konsep transparansi dan akuntabilitas tersebut harus sejak awal melakukannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara.

“Dengan usaha lebih keras lagi, mudah-mudahan laporan keuangan Pemprov Sumut pada 2012 bisa meraih opini WTP atau ‘unqualified of opinion’,” katanya, hari ini.

Untuk merealisasikan harapan tersebut, kata dia, Pemprov Sumut sedang menyiapkan sistem teknologi informasi sebagaimana saran yang disampaikan BPK Perwakilan Sumut untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal.

Pihaknya juga berupaya mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang disiapkan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat transfer data dan pengefisiensian proses penghimpunan data.

Ia menjelaskan bahwa SIPKD itu adalah alat bantu pemerintah untuk meningkatkan efektivitas berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara substansi, kata Gatot, aplikasi SIPKD yang sedang diimplementasikan Pemprov Sumut tersebut terdiri atas dua bagian, yakni “core system” dan “noncore system”.

Bagian core system dibagi menjadi empat modul, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan terhadap berbagai kegiatan penggunaan keuangan negara. Bagian noncore system dibagi menjadi lima modul, yakni pinjaman, piutang, aset, penggajian, dan pola informasi eksekutif, katanya.

Editor: SASTROY BANGUN
(dat18/antara)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment