Wednesday, 23 May 2012 00:40    PDF Print E-mail
Tentang kepemilikan senjata api
Opini

RAMLI LUBIS

Bagi masyarakat sipil memiliki senjata karena proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses relatif gampang juga dengan harga yang terbilang murah.

Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan sepertinya telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat.

Semakin terasa bahwa sebuah rasa aman dan nyaman semakin lama semakin merambat menjadi barang yang mahal harganya. Rasa curiga satu sama lain semain besar ketika berhadapan dengan orang yang tidak dikenal. Jati diri sebagai bangsa yang ramah tamah seperti yang difahami selama ini seperti serta merta hilang ketika melihat fenomena kekerasan yang kerap terjadi.

Di tengah masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tinggi frekuensi perampokkan atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan.

Penggunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil setidaknya disebabkan beberapa hal seperti kurangnya rasa keamanan yang dirasakan masyarakat. Rasa aman tidak cukup didapat hanya dengan adanya perangkat hukum. Sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengamankan dirinya sendiri dari segala ancaman marabahaya yang bisa muncul seketika. Maka kepemilikan senjata api adalah salah satu jawabannya. Orang merasa perlu melindungi harta dan jiwanya maupun keluarganya. Cara termudah yang dilakukan adalah dengan kepemilikan senjata api yang bisa secara instan memberikan perlawanan ataupun memberikan rasa takut kepada orang yang berniat jahat.

Alasan lain bagi masyarakat sipil memiliki senjata adalah karena proses kepemilikan tersebut bisa dilakukan dengan proses yang relatif gampang juga dengan harga yang terbilang murah—apalagi bagi orang-orang yang memiliki uang banyak. Karena sifatnya yang gampang dan murah ini maka orang berduyun-duyun memiliki senjata api. Tercatat sejak awal tahun 2012, sekitar 18.030 izin kepemilikan senjata api dikeluarkan untuk warga sipil.
Tercatat pihak berwenang telah mengeluarkan 41.269 surat izin kepemilikan senjata api non organik ke masyarakat. Senjata tersebut terdiri dari senjata api dengan peluru tajam, karet dan gas. "Senjata api non organik yang diberikan izin ke masyarakat 2000-2011 sebanyak 41.269, berupa senjata api peluru tajam 25.301 pucuk, peluru karet 10.158 pucuk, gas 5.810 pucuk," ujar Irjen Saud Usman Nasution, 7 Mei lalu.

Tarif permohonan izinnya yang tidak mahal, sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan PP No.50 Tahun 2010 tarif resmi izin senjata api berdasarkan PP no 50 tahun 2010 yakni: Untuk Olah Raga; 1) Buku Pas Baru (Rp 50.000 per buku), 2) Buku Pas Pembaruan (Rp 25.000 per buku). Izin Penggunaan untuk Olah Raga, 1) Tembak Reaksi (Rp 50.000 per surat izin), 2) Target (Rp 50.000 per surat izin), 3) Berburu (Rp 100.000 per surat izin). Untuk Koleksi, 1) Buku Pas Baru (Rp 150.000 per buku), 2) Buku Pas Pembaruan (Rp 25.000 per buku), izin Menyimpan (Rp 50.000 per izin). Untuk bela diri, 1) Buku Pas Baru (Rp 150.000 per buku), 2) Buku Pas Pembaruan (Rp 25.000 per buku), izin penggunaan (Rp 1.000.000 per izin).

Maka di samping kedua alasan tersebut di atas tentu banyak alasan lain bagi warga untuk memiliki senjata api. Karena tidak jarang juga ada yang ingin memegang senjata api bukan disebabkan “ancaman” yang dirasakannya, tetapi hanya untuk gagah-gagahan semata. Atau ada pula yang berusaha mendapatkan senjata api untuk tujuan yang negatif, atau untuk berbuat tindak kriminal.

Kepemilikan senjata api memang bukan merupakan tindakan “haram”. Karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur yakni dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Sedangkan untuk biaya pengurusan izin diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa izin kepemilikan senjata api juga diberikan kepada pejabat seperti: pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, diretur utama, dan direktur keuangan; pejabat pemerintah, yakni menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, juga gubernur, wakil gubernur, Sekda, Irwilprov, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR; TNI/Polri dan purnawirawan.

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah: Selain senjata api yang memerlukan izin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri. Jenis senjata yang bisa dimiliki perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk per orang).    Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shortgun kaliber 12mm.

Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.
Murah dan mudahnya mendapat surat izin kemilikan senjata api tersebut, serta didorong dengan minimnya rasa aman di masyarakat, membuat beberapa kalangan masyarakat di antaranya pengusaha dan politisi untuk memiliki senjata api. Memiliki senjata api, cenderung akan meningkatkan percaya diri dan arogan, sehingga wajar kalau pemilik senjata api mudah mengeluarkan senjatanya untuk menakut-nakuti orang. Penyelewengan penggunaan senjata api ini seharusnya menjadi perhatian untuk memperketat perijinan kepemilikan senjata api.

​Maka tidak mengherankan jika kita melihat angka kriminalitas atau penyalahgunaan senjata api semakin sering didengar menjadi berita media massa. Karena tentu ada ketidakseimbangan antara kemudahan kepemilikan senjata api dengan kesanggupan untuk menggunakan senjata tersebut sebagaimana mestinya.

Penutup
​Persoalan kepemilikan senjata api ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama agar negeri ini bisa semakin teratur dan aman. Sudah selayaknya aparat keamanan ataupun pemerintah merespons masalah ini dengan memperkuat sistem keamanan agar bisa benar-benar memberikan rasa aman bagi warga masyarakat.

​Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan dipastikan untuk mendapat ganjaran setimpal secara cepat dan tanggap. Jangan lagi ada tindakan melindungi orang-orang tertentu sehingga hukum hanya dijadikan alat kepentingan. Karena hanya dengan demikian negeri ini bisa beranjak menjadi negeri yang lebih baik.
(dat03/waspada/wol)