Tuesday, 10 April 2012 03:33    PDF Print E-mail
Murid SMA gugat Walikota Medan Rp3 M
Warta
SASTROY BANGUN
WASPADA ONLINE


MEDAN – Tragis, itulah yang dialami Ganda Hermanto Tua Nainggolan, siswa kelas 3 SMAN 21 Medan, yang bertempat tinggal di Jalan Panglima Denai Gang Soda Kelurahan Amplas Medan Denai, Kota Medan. Hanya karena alasan kartu Medan Sehat yang dimilikinya sudah habis masa jaminan, nyawanya pun melayang.

Ganda gagal mendapat perawatan kesehatan di RS Dr Pirngadi Medan dan harus dipulangkan ke rumah sebelum mengurus atau memperpanjang kartu Medan Sehat yang dimilikinya. Padahal, dirinya sangat tergantung dengan oksigen. Jangankan semenit tidak diberikan oksigen sedetik saja tanpa oksigen, Ganda tidak bisa hidup.

join_facebookjoin_twitter

Atas kasus ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah Sumut atas nama keluarga korban menggugat Walikota Medan, Rahudman Harahap ke Pengadilan Negeri Medan senilai Rp3 miliar lebih. Selain walikota, ikut juga digugat Direktur Utama Rumah Sakit Dr Pirngadi Medan, Dokter Amiruddin dan Kepala Dinas Kesehatan kota Medan. Gugatan itu didaftarkan tim dari LBH Sekolah Sumut yang terdiri dari Roder Nababan, Sobambowo Bu’ulolo, Suriswan Gea, M Iqbal Rangkuti, Agusman Gea, R Aulia Taswin, Samuel Nababan dan Rahmad, hari ini, yang diterima Panitera Muda Perdata Abu, dengan register perkara nomor 189/Pdt.G/2012/PN Medan. LBH Sekolah tersebut juga didukung teman-teman Ganda dari SMAN 12 Medan.

Sobambowo Bu’ulolo dari LBH Sekolah Sumut didampingi Direktur LBH Sekolah Jakarta Roder Nababan, selaku kuasa dari Berliana Br Tamba orang tua dari almarhum Ganda Hermanto Tua Nainggolan kepada wartawan di PN Medan mengatakan, hukum harus ditegakkan di negera tercinta ini tanpa memandang status sosial warga negara. “Artinya, semua warga negara sama dihadapan hukum sebagaimana yang diinginkan para pendiri bangsa ini. Kita juga sampaikan kepada warga Sumatera Utara yang merasa dirugikan para pemanguku kebijakan khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan agar tidak ragu-ragu menghubungi LBH Sekolah. Kita akan berikan pelayanan secara cuma-cuma atau gratis,“ ujar Sobambowo.
 
Dalam gugatan disebutkan, Berlina Br Tamba (orang tua dari almarhum Ganda Tua Nainggolan selaku Penggugat) mengatakan pada 21 Februari 2012,Ganda siswa kelas 3 SMAN 12 Medan jatuh satuh sakit sesak nafas, kedua kaki dan tangan bengkak demikian juga perut membesar. Selanjutnya pasien dibawa ke RS Sari Mutiara jalan Kapten Muslim Medan.
 
Karena di RS Sari Mutiara tidak ada ruang ICU Jantung, selanjutnya dirujuk ke RS Dr Pirngadi Medan. Setelah diperiksa di IGD dokter menyarakankan anak Penggugat harus dirawat dan Penggugat menyetujui. Anak Penggugat dirawat di kamar 18 ruang Flamboyan dan ditangani dokter Amiruddin, Dr Syahlan dan Dr Tunggul Hutapea dengan diagnose TB Paru.

Sejak tanggal 22 Februari 2012 hingga 28 Maret 2012 diketahui bahawa anak penggugat menderita pembengkakan jantung hingga sulit bernafas. Kemudian pada 29 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB anak Penggugat yang masih belum sehat disuruh pulang dan diberi surat pulang dengan alasan Medan sehatnya telah habis masa jaminannya.
 
Salah seorang tim dokter memberikan obat, hasil rongent dan hasil laboratorium seraya mengatakan agar besok dating kembali dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas setempat. Penggugat bersama anaknya keluar dari rumah sakit dalam komndisi tidak memakai oksigen. Sesampai dirumah sekitar pukul 17.00 WIB, Ganda merintih kesakitan dan meminta-minta oksigen. Karena kondisi yang semakin memburuk/kritis menanti pasokan oksiogen yang belum datang, akhirnya Ganda meninggal dunia.

Menurut LBH Sekolah tindakan Tergugat I (Dokter Aminuddin) melanggar Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit pada Bagian Kelima Sumaber Daya Manusia khususnya pada pada Pasal 13 ayat (3).Sementara Tergugat II melanggar UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit pada bagian ketujuh, tanggung jawab hukum, pasal 46.

Sedangkan Tergugat III (Kadis Kesehatan Medan) dan Tergugat IV (Walikota Medan) melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kesehatan pada Bab I Ketentuan umum pasal 1, Bab IV Tangjungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (1) dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Bab IV Tangjungjawab Pemerintah pasal 14 ayat (1).

Tergugat III dan IV juga telah melanggar azas-azas penyelenggaraan pemerintah yang layak sesuai dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang peribahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 yakni azas kepastian hukum,azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas akuntabilitas dan juga tidak efektifnya pengawasan internal terhadap tugas dan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II.

“Berdasarkan halhal tersebut diatas maka jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan hokum yaitu dengan tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar hingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hokum (onrechtmatige daad) yang dilakukan para Tergugat terhadap diri anak Penggugat,“ kata Sobanbowo Bu’ulolo.
 
Selain menggugat ganti kerugian materiil Rp228.000.000 dan immaterial Rp2.903.201.200, Penggugat juga meminta agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang son) Rp5.000.000 perhari apabila para tergugat lali memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan  hingga sampai dilaksanakan serta menyampaikan permohonan maaf kepada penggugat memalui 5 media cetak dan satu stasiun televise di Sumut dengan format yang ditentukan Penggugat.

Editor: HARLES SILITONGA
(dat18/wol) 

 

 

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment