Sunday, 25 March 2012 12:17    PDF Print E-mail
Kualitas administrasi pertanahan di DS minim
Warta
WASPADA ONLINE

DELI SERDANG – Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Imran Obos, menilai kualitas administrasi pertanahan di Deli Serdang (DS), terutama di tingkat pemerintahan desa masih tergolong minim.

“Masalah tumpang tindih hak atas kepemilikan tanah di Deli Serdang dominan berawal dari kelemahan SDM (sumber daya manusia) dan tidak tertibnya pengelolaan administrasi pertanahan di tingkat pemerintah desa pada masa lalu,” katanya di Lubuk Pakam, hari ini.

Menurut dia, kualitas SDM di tingkat pemerintah desa yang minim cenderung menyebabkan proses penerbitan surat keterangan tanah (SKT) akhirnya sulit berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi pertanahan yang berlaku.

Sementara kinerja dan kualitas SDM di tingkat pemerintah desa merupakan faktor dominan untuk dapat mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang administrasi pertanahan.

Selain kualitas SDM yang minim, akurasi dan data administrasi SKT yang diterbitkan pemerintah desa diperkirakan belum seluruhnya terdokumentasi secara baik.

Kelemahan pengelolaan administrasi pertanahan tersebut rawan menyebabkan terbitnya surat hak atas kepemilikan tanah ganda.

“Masalah sengketa lahan antarsesama warga mau pun dengan pihak pengusaha seyogyanya tidak perlu terjadi jika tata kelola administrasi pertanahan di tingkat pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

Hak atas kepemilikan sebidang tanah diterbitkan berdasarkan prosedur, antara lain surat permohonan masyarakat yang ingin dibuatkan SKT serta hasil survei lokasi mengenai luas dan bukti akurat yang menunjukkan bahwa pemohon telah menguasai lahan tersebut dalam rentang waktu tertentu.

Berdasarkan prosedur tersebut, menurut Imran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan jajaran pemerintahan desa perlu merealisasikan program pendataan ulang atas objek tanah dan akurasi dokumen SKT yang pernah diterbitkan.

“Objek tanah, luas dan batasnya serta legalitas SKT yang dimiliki warga pedesaan selama ini sudah saatnya didata ulang,” ujarnya.

Pendataan ulang terhadap objek dan data administrasi pertanahan dinilai efektif meminimalisir kemungkinan terjadinya potensi konflik yang dipicu oleh saling klaim atas suatu lahan.

Sejalan dengan langkah tersebut, pihaknya menganjurkan kepada segenap warga pedesaan di Deli Serdang yang memiliki SKT agar lebih proaktif mengurus peningkatan status surat kepemilikan lahannya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Dia juga menyarankan tentang perlunya dikembangkan metode administrasi pertanahan yang diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

“Sudah saatnya metode administrasi pertanahan di tingkat pemerintah desa didukung dengan perangkat teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar Imran.

Editor:SASTROY BANGUN
(dat17/antara)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment