Saturday, 26 November 2011 00:20    PDF Print E-mail
Standarkan gaji honorer swasta
Ragam
JALATUA HASUGIAN
 
Atensi maupun perlindungan terhadap guru honorer swasta yang diberikan pemerintah, malah akan menimbulkan masalah baru.
 
Usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat peraturan pemerintah (PP) tentang penetapan standar gaji minimum bagi guru honorer sekolah swasta patut diapresiasi. Selama ini, banyak sekolah-sekolah swasta menggaji tenaga pengajarnya asal ada. Tidak berdasarkan ketentuan dan aturan yang jelas. Terutama bagi guru swasta yang statusnya honor. Merespon kian maraknya tuntutan guru swasta akan perbaikan kesejahteraannya, pemerintah agaknya mulai bergeming.  

Langkah pemerintah ini merupakan terobosan baru, untuk lebih menghargai profesi guru sebagai pendidik. Logikanya, bagaimana mungkin seorang guru bisa serius, memiliki kompetensi, integritas, dan idealisme saat mengajar, dalam kondisi “lapar”. Apalagi di tengah tuntutan masyarakat, bahwa guru harus profesional. Masyarakat tak peduli, apakah guru negeri atau guru swasta.  

Pemerintah rencananya akan menetapkan ketentuan besaran gaji guru honorer swasta berada di atas upah minimum provinsi (UMP). Merujuk pada ketentuan ini, berarti pemerintah sudah berfikir, bagaimana agar guru-guru honorer swasta bisa hidup lebih layak. Menurut ketentuan  perburuhan, sebelum besaran UMP ditetapkan di suatu daerah, ada dewan pengupahan yang lebih dulu melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Komponennya antara lain, cakupan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, bahkan bisa memiliki tabungan setiap bulannya.

Dalam penetapan UMP, dewan pengupahan daerah juga melakukan survei pasar mengenai harga terhadap berbagai komponen KHL. Setelah itu, barulah mereka merumuskan saran, memberi rekomendasi dan pertimbangan kepada gubernur/bupati/wali kota dalam menetapkan upah minimum. Jika merujuk pada ketentuan proses UMP, berarti PP tentang penetapan gaji honorer swasta tersebut juga harus didasarkan pada kajian KHL guru di daerah. Artinya, peraturan pemerintah itu harus diterjemahkan lagi oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Masalah kemudian, jika gaji honorernya harus sesuai UMP, bagaimana dengan guru tetap yayasan? Faktanya, jangankan honorer, gaji guru tetap/yayasan swasta saja selama ini masih banyak yang jauh dibawah UMP. Hal itul sudah sering menjadi masalah. Contohnya, ketika seorang guru swasta lolos sertifikasi. Penetapan tunjangan sertifikasi kepada guru swasta yang besarannya ditetapkan pemerintah Rp1,5 juta, akhirnya “memaksa” pemilik yayasan menaikkan gaji guru tersebut. Karena asumsi besaran tunjangan sertifikasi adalah gaji pokok yang diterima oleh guru.
 
Beratkan siswa
Masalah lain, jika PP tersebut bersifat memaksa, sementara pemerintah tidak siap memberikan subsidi, masyarakat juga yang akan jadi korban. Mengapa? Karena pemilik sekolah/yayasan swasta tak punya pilihan lain, kecuali menaikkan uang sekolah siswa. Sebab selama ini, pemasukan utama sekolah swasta masih mengandalkan uang sekolah yang dibayarkan siswa setiap bulannya. Kalau pun ada bantuan pihak-pihak tertentu yang tak mengikat, sifatnya juga insidentil, bukan kontinyu.

Apalagi, dalam PP Nomor 48/2008, tentang pendanaan pendidikan, pada Pasal 42 ditegaskan, bahwa biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal ini bisa menjadi alasan pemerintah nantinya untuk “mengelak” memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta.

Hal ini tentu bisa paradoks dengan niat pemerintah yang akan “memaksa” sekolah-sekolah swasta menetapkan gaji guru honornya sesuai UMP. Artinya, atensi maupun perlindungan terhadap guru honorer swasta yang diberikan pemerintah, malah akan menimbulkan masalah baru. Sebab ujung-ujungnya masyarakat juga yang akan jadi korban kebijakan tersebut. Padahal, banyak sekolah swasta justru berdiri di tengah keprihatinan ekonomi masyarakat.

Kondisi ini juga bisa memicu makin tingginya kecurangan saat pendaftaran siswa baru di sekolah-sekolah negeri. Terutama pada tingkat sekolah menengah. Pertimbangannya, biaya di sekolah negeri sangat murah.
 
Honorer negeri?

Pemerintah bisa saja membuat regulasi dengan maksud melindungi guru honorer swasta. Tapi bagaimana pula dengan guru-guru honorer yang mengajar di sekolah negeri? Selama ini, gaji yang mereka terima juga sangat memprihatinkan. Bahkan sangat jauh dibawah UPM. Bukankah mereka juga pendidik, yang jasa-pegabdiannya juga patut diapresiasi? Karena keterbatasan kemampuan pemerintah, tentu tak ada jaminan guru-guru honorer ini bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Ditambah lagi sekarang adanya moratorium pengangkatan PNS.

Keberadaan honorer di sekolah-sekolah negeri juga tak boleh dianggap enteng oleh pemerintah. Mengapa mereka mengajar di sekolah negeri, tentu karena guru PNS tak mencukupi pada mata pelajaran tertentu. Bahkan selama ini kita kerap melihat, aksi-aksi unjuk rasa yang mereka lakukan, menuntut kejelasan statusnya agar bisa diangkat menjadi PNS. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan pemerintah dan pemerintah daerah, tuntutan mereka belum bisa seluruhnya dipenuhi.

Karena itulah, pemerintah jangan menciptakan diskriminasi hanya memikirkan perbaikan gaji honorer swasta. Tetapi pada sisi lain, mengesampingkan honorer negeri. Jika sekolah swasta bisa saja dengan mudah menaikkan uang sekolah siswa, dan itu mudah dipahami masyarakat, bagaimana dengan sekolah negeri? Sekolah negeri tak segampang swasta bisa suka-suka menaikkan uang sekolah siswa.

Apalagi, untuk pendidikan dasar sudah ada dana operasional bantuan sekolah (BOS). Dengan adanya dana BOS, sekolah-sekolah negeri sudah tak boleh lagi sembarangan melakukan kutipan. Padahal, siapa pun tahu, jika guru-guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, gajinya jauh dari kehidupan layak. Sebaliknya, pihak sekolah juga tak bisa berbuat banyak. Karena memang keterbatasan biaya yang jadi persoalan.

Karena itulah, disamping memikirkan subsidi, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial sekolah swasta, kemampuan ekonomi masyarakat, keberadaan guru tetap yayasan serta keberadaan guru honor sekolah negeri, sebelum PP tersebut ditetapkan. Jangan sampai, PP tersebut nantinya tidak dipatuhi, sehingga pemerintah kehilangan wibawa di mata masyarakat.      
 
Penulis adalah Guru SMA Negeri 3 Pematangsiantar.

(dat15)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment