Monday, 16 June 2008 11:10    PDF Print E-mail
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Opini
Secara sederhana, pendidikan berbasis keunggulan lokal ditafsirkan sebagai pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal, baik ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya alam. (Agenda Mendesak Pendidikan Sumatera Utara)

OLEH SYAWAL GULTOM
WASPADA ONLINE


Secara sederhana, pendidikan berbasis keunggulan lokal ditafsirkan sebagai pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal, baik ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya alam. Kurikulum dan implementasi kurikulum dipadu dan dibumikan berbasis potensi lokal.
Salah satu perolehan penguatan atas otonomi sekolah adalah desentralisasi kurikulum.

Adalah sebuah ironi manakala kita tidak mampu menerjemahkan desentralisasi kurikulum ke dalam bentuk pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Desentralisasi kurikulum memberi ruang gerak untuk tidak lagi mencetak lulusan serba tanggung. Anak dengan latar bakat yang berbeda dikumpulkan dan di ajar dengan kurikulum yang sama akan menghasilkan lulusan yang tahu sedikit tentang banyak, pada hal yang dibutuhkan adalah tahu banyak tentang sedikit.

Seharusnya, biarkanlah pebakat olahraga menjadi atlit tangguh, pebakat matematika dan sains menjadi ilmuwan, pebakat engineering menjadi inovator berbagai produk, dan biarkan pebakat bisnis menjadi enterpreneur berskala dunia. Intinya, berikanlah kesempatan untuk mengacu teori bakatnya Guilford dan Thurstone  untuk mencetak birokrat, politisi, praktisi, teknokrat dan enterpreneur.

Berbagai komentar tentang posisi dan peran pendidikan saat ini kita anggap saja sebagai energi baru terbarukan untuk mendorong pendidikan. Pendidikan bermutu baru wacana, masih mimpi, khayalan tak berdasar atau apa saja komentar tersebut mungkin ada benarnya. Tidak perlu risau dengan berbagai pandangan. Yang lebih penting adalah berpikir keras untuk menyikapi dan menyusun agenda aksinya.

Sejatinya perbedaan pandangan ada pada perbedaan paradigma yang digunakan. Para pakar pendidikan melihat kegagalan pendidikan pada keterabaian filosofis. Para pengguna lulusan melihat kegagalan pendidikan sebagai fenomena perolehan kompetensi yang tidak optimal. Sosiolog melihatnya sebagai kegagalan pergeseran budaya kearah yang lebih rasional. Pakar ekonomi dapat saja mengklaim kegagalan pendidikan pada rendahnya dukungan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Apapun paradigma yang digunakan, yang pasti selama pendidikan tidak dikembalikan pada fungsinya, mustahil hasilnya menjadi soko guru pembangunan bangsa. Bukankah pendidikan memiliki fungsi sosialisasi, kontrol sosial, pelestarian budaya, latihan dan pengembangan tenaga kerja, seleksi dan alokasi, keterampilan dan perubahan sosial, reproduksi budaya, difusi kultural, peningkatan sosial, dan modifikasi sosial ( Wuradji, 1988). Meski tidak persis sama tetapi hakikinya tidak berbeda, Jeane H. Ballantine (1983) Meta Spencer dan Alec Inkeles (1982) juga pada prinsip yang relatif sama.

Langkah awal, harus kita luruskan disorientasi pendidikan.  Untuk menghindari perdebatan yang kontraproduktif, tidak ada salahnya kita mengakomodasi pemikiran berbagai komunitas peduli pendidikan. Pakar pendidikan, sosiolog, antropolog, ekonom, birokrat, legislatif, praktisi, pengguna jasa pendidikan, guru dan masyarakat harus memiliki orientasi yang sama.

Sebaiknya jangan membuat tafsir parsial. Kesemuanya harus melihat pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global.

Langkah berikutnya kita padupadankan prinsip anutan. (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Jika kita sepakat dan tuntas dalam kerangka di atas barulah kita bergeser ke hal-hal yang lebih teknis. Seluruh perdebatan di luar kerangka di atas tampaknya harus kita tinggalkan. Yang kita butuhkan adalah lebih fokus menata agenda mendesak Sumatera Utara bidang pendidikan.

Database Sebagai Langkah Awal
Sampai saat ini kita masih merasakan perlunya database yang akurat. Seluruh fenomena penyimpangan, termasuk berbagai opini miring tentang BLT dapat dihindari andai kita memiliki database yang akurat. Database orang kurang mampu belum pernah diungkap dengan tuntas dan akurat. Miskin perkotaan tentu berbeda dengan miskin pedesaan. Miskin tetapi cerdas, tidak ada modal berbeda dengan miskin cerdas dan terisolasi. Tampaknya kita perlu menyusun rapor rakyat tidak mampu.

Sama halnya dengan pemberdayaan pendidikan. Database yang akurat tentang usia sekolah, potensi dan gaya belajar siswa, pemetaaan kebutuhan atas potensi daerah, spektrum spatial siswa, tampaknya sangat dibutuhkan. Prioritas jalur, jenjang dan jenis pendidikan harusnya berbasis pada potensi alam. Pendidikan mestinya gayut dengan rencana kebutuhan tenaga terdidik untuk setiap sektor.

PDRB sektor pertanian  mengalami kenaikan 2,33 % (Rp22,191 M tahun 2005 menjadi Rp22,707 M  tahun 2006), didukung oleh sub sektor tanaman perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit dan karet.  Industri pengolahan berbasis hasil pertanian naik 5,47 % (naik dari Rp21,305 M tahun 2005 menjadi Rp22,470 M tahun 2006) didukung oleh sub sektor industri non-migas, khususnya makanan, minuman dan tembakau. Perdagangan, hotel dan restoran meningkat 6,95 % (naik dari Rp15,984 M tahun 2005 menjadi 17,095 tahun 2006).

Data ini menunjukkan, sekolah kejuruan dan politeknik dibidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran sangat dibutuhkan. Saat ini sekolah kejuruan pada ketiga bidang ini relatif masih sangat langka (sekolah kejuruan masih didominasi oleh akuntansi dan manajemen).

Transformasi struktural yang terjadi di Sumatera Utara belum diikuti oleh transformasi bidang pendidikan. Mestinya spektrum sekolah kejuruan juga harus didorong mengikuti spektrum ini. Meskipun pertanian hanya mengalami kenaikan 2,33 % sungguh ini bukan merupakan kebutuhan riil tetapi cenderung dipengaruhi kebijakan yang kurang berpihak, sebab sesuai potensi Sumatera Utara pertumbuhan yang diinginkan jauh dari besaran angka tersebut. Meski pertumbuhannya dibawah sektor lain tetapi pada kenyataannya memiliki ÒshareÓ yang lebih besar.

Intinya kebijakan masih kurang berpihak. Mungkin kebijakan membangun tol juga penting tetapi sungguh tidak berpihak pada pengembangan pertanian, sebab tol tidak fungsional bagi mobilitas petani. Jalan tol hanya dinikmati segelintir orang-orang mampu.

Tidak Idealnya Proporsi SMK  dan SMA
Dari tahun 2005 jumlah SMK menurun dari 585 menjadi 569, SMA naik tajam dari 784 menjadi 1237 (50 %) (BPS, 2007). Tentu angka  ini sangat bertentangan dengan kebutuhan objektif Sumatera Utara. Fenomena ini sungguh tidak dapat diandalkan untuk mendorong Sumatera Utara berbasis pertanian dan industri pengolahan. Sadar atau tidak sadar kita telah mendorong siswa lulusan SMP lebih memilih SMA dibanding SMK. Lulusan SMA cenderung terdorong untuk masuk Perguruan Tinggi, pada hal justru memberi  peluang yang lebih besar untuk menjadi pengangguran terdidik. Tentu hal ini kontradiksi  dengan kebutuhan ketiga sektor utama di atas, yakni tenagatenaga terampil menengah.

Rendahnya keterampilan, kurang berpihaknya kebijakan tingkat makro dan rendahnya daya serap berbagai sektor terhadap lulusan S1 mendorong lulusan S1 kita menjadi PNS minded. Sebagai lulusan S1 tentu akan enggan menjadi tenaga terampil menengah apalagi menjadi tenaga teknis yang mendukung revitalisasi pertanian dan pariwisata.

Potensi Sosial Lokal Pendukung
Potensi intelektual siswa Sumatera Utara sangat mendukung, terbukti dari berbagai even keilmuan dan keterampilan nasional maupun internasional yang dimenangkan anak-anak Sumatera Utara.

Di sisi lain, pada dasarnya Sumatera Utara memiliki komunitas multi basis, berupa asosiasi profesi, organisasi berbasis agama, daerah, suku, berupa kelompok pengajian, kelompok partamiangan, kumpulan marga, dan lain sebagainya. Komunitas ini merupakan sarana yang sangat efektif diberdayakan untuk mendukung sosialisasi berbagai nilai-nilai pendidikan.

Terlepas dari nilai-nilai internal spesifik berbagai komunitas, dapat dipastikan bahwa semua komunitas ini memiliki kepentingan yang sama tentang pendidikan bermutu berbasis kemaslahatan umat. Perbedaan cara pandang akan tetap ada, tetapi semua komunitas tersebut dapat disatukan dalam sebuah paradigma pendidikan sebagai satu-satunya metode kemaslahatan.

Pendekatannya dapat saja bervariasi tetapi yang penting perlu memiliki kebersamaan persepsi tentang pendidikan yang memartabatkan. Tidak  ada eksklusifisme jika dalam kerangka peningkatan kualitas berbangsa dan bernegara. Tidak ada kelompok kategori minoritas baik agama maupun suku dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya saing  melalui pendidikan, sebab agama mendidik orang menjadi rahmat bagi seru sekalian alam. Yang tidak boleh adalah menista dan menoda agama yang sudah diyakini kuat oleh pemeluknya.

Pendidikan Terapan Berbasis Keunggulan Lokal  
Dua kebijakan utama pendidikan Sumetara Utara yang dipandang mendesak adalah (1) kebijakan tentang proporsi jalur akademik dan non akademik, (2) kebijakan penataan SMU dan SMK berbasis potensi lokal. Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Sumatera Utara di masa mendatang, proporsi ideal antara jalur akademik dan non akademik adalah 85%:  15 % (beberapa negara maju menggunakan proporsi 90 % : 10 %).

Penumpukan di jalur akademik sangat tidak mendukung percepatan pembangunan sektor andalan Sumatera Utara, pertanian, industri pengolahan berbasis agroindustri, pariwisata, perdagangan, perhotelan dan restoran. Sebenarnya di jalur akademik cukup kita persiapkan tenaga dosen, guru, ilmuwan, peneliti, dan pengamat. Penumpukan di jalur akademik hanya menimbulkan pengangguran terdidik. Bayangkan total siswa dan mahasiswa di jalur akademik ditambah dengan total lulusan 3 tahun terakhir mencapai 860.000 orang, padahal idealnya adalah kira-kira 405.000 (15 % dari total usia 15-24 : 2,7 juta).

Sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional, proporsi sekolah kejuruan harus didorong lebih besar dibanding non kejuruan. Program ini memerlukan  dana yang cukup besar oleh karenanya strategi mengubah SMA yang ada saat ini menjadi SMK secara bertahap cukup membantu. Secara perlahan kurikulum dan implementasinya diubah dalam skema keberimbangan fleksibilitas horizontal dan vertikal.

Berdasarkan pemetaan potensi lokal dan keunggulan Sumatera Utara, maka proporsi ideal sekolah kejuruan harus ditata mengikuti spektrum yang ada dan yang diinginkan. Total sekolah kejuruan dan non kejuruan saat ini adalah kira-kira 1806 (1237 SMA, 569 SMK). Proporsi idealnya adalah 542 SMA dan 1264 SMK. Itu artinya kita harus mengkonversi 685 SMA yang ada saat ini menjadi SMK. Dengan demikian, dalam waktu dekat Sumatera Utara harus memiliki komposisi sekolah kejuruan sebagai berikut:

1. Jumlah Sekolah Kejuruan Pertanian (Perikanan, Peternakan, dan Budi Daya Tanaman) dibutuhkan sebanyak 379 sekolah (30 %).
2. Jumlah Sekolah Kejuruan Industri Pengolahan (Agroindustri) dibutuhkan sebanyak 240 sekolah (20 %).
3. Jumlah Sekolah Kejuruan Pariwisata dibutuhkan sebanyak 240 sekolah (20 %).
4. Jumlah Sekolah Kejuruan Perhotelan dan Restoran dibutuhkan sebanyak 190 sekolah (15 %).
5. Sekolah Kejuruan Marketing dibutuhkan sebanyak 189 (15 %). Proporsi ini dapat saja bergeser sesuai dengan pertumbuhan pada masing-masing sektor.


Jalur pendidikan non akademik tentu akan mendorong pendirian berbagai politeknik yang relevan. Peluang untuk memperoleh keahlian yang lebih spesifik dapat didorong melalui jalur pendidikan Spesialis I dan II. Kebijakan ini akan memberi peluang segenap perguruan tinggi di Sumatera Utara, baik Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik maupun Akademi untuk menjalin kemitraan yang lebih solid. Untuk menjamin kebermutuan perlu diciptakan sistem konsorsium yang memberi proteksi pada inovasi kurikulum, implementasi kurikulum, keterpaduan program dan sistem evaluasi.

Penulis adalah Rektor
Universitas Negeri Medan (Unimed)

(ags)