Sunday, 07 August 2011 06:23    PDF Print E-mail
Intoleransi dan disintegrasi bangsa
Opini
HASRUL HARAHAP

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan tekadnya untuk menuntaskan berbagai kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Papua.

Sayangnya tekad tersebut tak dibarengi dengan langkah-langkah kongkrit untuk segera menyelesaikannya hingga tuntas.

Malahan, di tahun 2011 pelanggaran HAM di Papua terus terjadi dan meningkat secara singnifikan. Berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aparat Militer Indonesia Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang seharusnya memberi rasa aman bagi warga masyarakatnya. Ini menunjukan ketidakmampuan seorang SBY dan Negara melindungi masyarakatnya di tanah Papua.

Bukan tidak mungkin ini akan memicu bangkitnya gerakan separatis di Papua yang tentu akan berdampak besar bagi keutuhan negara republik Indonesia. Saat ini negara lebih memilih menggunakan cara-cara kekerasaan operasi militer untuk menyelesaikan konflik Papua. Dengan menempuh jalan kekerasaan, tentu ini akan menimbulkan banyak pelanggaran HAM yang juga akan memberikan citra buruk Indonesia di mata dunia internasional.

Namun hingga saat ini negara terus menerus melakukan tindakan kekerasaan, terutama melalui operasi Militer. Seharusnya pemerintah menyadari bahwa jalan kekerasaan tidak akan pernah menyelesaikan konflik malahan ia justru menambah masalah baru di Papua.

Penyebab Konflik
Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya dengan konflik-konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah adanya nasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua selama puluhan tahun. Rasa nasionalisme tersebutlah yang mendorong rakyat Papua membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukan Belanda maupun Indonesia.

Nasionalisme Papua yang mulai ditanamkan oleh Belanda ketika didirikan sekolah pamong praja di Holandia, tertanam serta tersosialisasikan dari generasi ke generasi. Ketika Belanda dan Indonesia bukanlah pihak yang diharapkan, rakyat Papua melihat keduanya sebagai bangsa yang hendak menguasai Papua. Pemikiran ini yang menyebabkan gerakan anti-Indonesia sangat kuat dan mudah meluas di Papua.

Kebijakan represif pada masa Orde Baru tidak mampu memadamkan nasionalisme ini, namun justru memperkuatnya. Pada awalnya, OPM yang menjadi wujud nasionalisme Papua, tetapi kini hadir PDP sebagai gerakan nasionalisme baru yang mengusung upaya kemerdekaan melalui jalur politik.

Kegagalan pemberdayaan masyarakat Papua, khususnya kegagalan pemerintah dalam menjamin bahwa daerah yang kaya akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, telah menumbuhkan kesadaran kolektif atas identitas primordial masyarakat Papua. Masyarakat Papua melihat bahwa pemerintah hanya memerlukan sumber daya alam Papua belaka. Kondisi ini membuat terjadinya penguatan dalam memori kolektif masyarakat Papua atas Melanesian Brotherhood yang secara alamiah sudah ada.

Hal demikian pada akhirnya memperkuat hasrat untuk memisahkan diri dari NKRI. Sejak masa kolonial Belanda, Papua tidak menikmati kemajuan ekonomi. Hal ini kembali terjadi setelah berintegrasi dengan Indonesia. Kekayaan Papua yang berlimpah ruah tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya sendiri.

Kekayaan alam Papua dieksploitasi dan diserap ke pemerintah pusat tanpa dikembalikan ke Papua dalam jumlah yang seharusnya. Kebijakan ekonomi pemerintah pusat sangat tidak berpihak pada masyarakat asli Papua. Kebijakan transmigrasi pada masa Orde Baru menambah kekecewaan ekonomi masyarakat Papua.

Hal ini karena kebijakan yang diterapkan hanya dirasakan oleh para pendatang di Papua. Penduduk lokal Papua tetap dalam kondisi yang memprihatinkan dan buta huruf. Hal ini menyebabkan penduduk asli merasa terasing di wilayahnnya sendiri.

Bergejolak lagi
Di Papua, masalah separatisme akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Bila situasi keamanan terus memburuk, banyak pengamat yang memperkirakan Papua bakal lepas dari NKRI. Tanda-tanda Papua akan segera lepas dari NKRI sudah sangat jelas. Mereka saat ini ditengarai sudah memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia ini, bahkan Papua saat ini sudah sangat siap untuk lepas dari Indonesia.

Maraknya aksi penembakan dan penghadangan oleh kelompok separatis Papua telah meresahkan masyarakat Papua. Sasaran tembak kini tidak hanya kepada aparat TNI dan Polisi, namun masyarakat umum serta karyawan Freeport kini dijadikan target. Sehingga tak mengherankan bila hampir tiap hari terjadi penghadangan dan penembakan oleh orang tak dikenal yang diyakini banyak orang adalah separatis Papua.

Hal ini telah menambah keyakinan kita bahwa kelompok separatis kini sudah menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Penyebab separatisme Papua yang lain adalah tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, sehingga meskipun Papua memiliki kekayaan yang luarbiasa, rakyatnya tetap miskin. Tambang tembaga raksasa Freeport adalah sebuah contoh bagaimana kapitalisme mengeksploitasi sumber daya lokal dengan sepuas-puasnya.

Potensi konflik antar agama di Papua tinggi karena konflik yang bertikai menganggap dirinya sebagai korban. Warga Papua asli merasa terancam dengan mengalir masuknya pendatang baru yang mengatasnamakan agama baru; pendatang agama baru merasa demokrasi mungkin menuju ke arah tirani kelompok mayoritas, dimana dalam jangka panjang mereka akan menghadapi diskriminasi atau bahkan pengusiran. Meskipun ada keretakan dan perpecahan yang signifikan di kedua belah pihak masyarakat, terutama mengenai nasionalisme yang bersaing  perkembangan di Manokwari dan Kaimana mungkin menjadi pertanda lebih banyak bentrokan yang akan terjadi.

Perubahan dalam demografi adalah bagian dari persoalan, tapi bahkan kalau besok para pendatang dari luar Papua distop datang, polarisasi antar agama mungkin akan terus berlanjut karena perkembangan lain. Warga Papua sangat menyadari terjadinya penyerangan-penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah di daerah lain di Indonesia dan melihat Indonesia secara keseluruhan bergerak menuju dukungan yang lebih banyak kepada ajaran agama. Dengan terus bertambahnya kabupaten-kabupaten baru sebagai akibat proses desentralisasi di Indonesia, kemungkinan sentimen antar agama dimobilisasi untuk kepentingan elite politik baik nasional hingga lokal.

Para pemimpin di semua tingkatan pemerintah harus waspada terhadap ketegangan yang sedang terjadi saat ini dan melakukan segala hal dengan kekuasaan mereka untuk memastikan setidaknya keadaan ini tidak semakin memburuk.

Penutup

Untuk mengakhiri konflik ada beberapa-beberapa hal yang seyogiyanya dilakukan oleh pemerintah:

Pertama, Hindari untuk mendukung kegiatan-kegiatan berbasis agama yang jelas-jelas memiliki agenda politik, sehingga tidak memperburuk persoalan yang sudah ada, dan menginstruksikan TNI dan Polri untuk memastikan bahwa para personil yang bertugas di Papua tidak dilihat berpihak kepada salah satu pihak.

Kedua, Mengidentifikasi pendekatan-pendekatan baru untuk menangani ketegangan antar agama di tingkat akar rumput, lebih dari sekedar kampanye dialog antar agama diantara para elit yang seringkali tidak efektif.

Ketiga, Memastikan bahwa pendanaan atau sumbangan keuangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan agama dilakukan secara transparan dan diaudit secara independen, dimana informasi mengenai jumlah dan para penerima dana bisa dilihat dengan mudah di situs-situs atau di dokumen publik.

Keempat, Menghindari mendanai kelompok-kelompok yang menyerukan eksklusivitas atau permusuhan terhadap agama lain.

Kelima, Memastikan debat publik mengenai persentase lapangan kerja bagi warga asli Papua dan dan dampak lebih jauh dari imigrasi penduduk dari luar Papua ke Papua sebelum menyetujui pembagian daerah administratif lebih lanjut.

Keenam, Menolak peraturan daerah yang diskriminatif dan menghapus kebijakan-kebijakan yang memarjinalisasikan orang papua. Ketujuh, Pemerintah harus memenuhi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar orang papua seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraaan dan pelayanan publik. Kedelapan, Pemerintah memfasilitasi dialog antar ummat beragama bersama rakyat Papua agar terciptanya saling percaya antara Pemerintah Pusat dan Warga Papua.

Kesembilan, Pemerintah harus mengakui secara jujur bahwa selama ini bertindak dengan salah dalam mengatasi konflik yang ada di Papua demi terciptanya rekonsiliasi.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment