Sunday, 20 March 2011 23:00    PDF Print E-mail
Bea Masuk sebabkan Industri plastik rugi Rp2 T
Ekonomi & Bisnis
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Pelaku di sektor industri hilir plastik mengaku telah kehilangan potensi pendapatan penjualan hingga Rp2 triliun selama 2009-2010.

Hal ini terjadi karena adanya pengenaan bea masuk (BM) bahan baku plastik sebesar 10-15 persen dari negara di luar kawasan ASEAN yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK 011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Masuk Impor Produk-Produk Tertentu.

Oleh sebab itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan BM seperti sebelumnya serta mencabut aturan tersebut. Pasalnya, apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada penutupan sekira 800 anak perusahaan dan pemberhentian karyawan sebanyak 500 ribu orang.

Ketua Umum Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), Tjokro Gunawan, mengatakan pengenaan BM sebesar 15 persen menyebabkan harga bahan baku plastik lokal dan regional naik.

Menurut Tjokro, tiga asosiasi yakni Aphindo, Industri Plastik Hilir Flexible (Rotokemas) dan Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (Giatpi) telah mengirimkan surat kepada pemerintah. Melalui surat itu, kata dia, mereka meminta PMK 19/2009 dicabut mulai tahun ini hingga sektor industri hulu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hingga 100 persen.

"Untuk apa ada kebijakan BM kalau industri hulu juga belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan kami,” tegas Tjokro.

Akibat PMK 19/2009, lanjutnya, juga menyebabkan beberapa bahan baku utama plastik seperti polipropilena (PP) terkena BM 15 persen, kopolimer PP berbentuk cair serta pasta terkena BM sebesar 10 persen.

Tjokro menuturkan, pada 2009, pihaknya merugi cukup besar, sedangkan industri hulu untung besar. “Kami harus mengimpor 50 persen atau sekira 600 ribu ton dari kebutuhan nasional,” jelas Tjokro.

Dampak PMK 19/2009, lanjutnya, makin memberatkan industri, karena pada tahun lalu juga terjadi kenaikan tarif dasar listrik, upah pekerja (UMR), BBM dan bahan baku.

“Pada 2010, potential loss bisa mencapai 10 persen, sedangkan profit yang seharusnya kami peroleh sekira 5-8 persen, ternyata setelah kami kalkulasi hanya terealisasi 2-3 persen (dari total omzet),” papar Tjokro.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), Felix S Hamidjaja, menegaskan dampak dari PMK 19/2009 memang masih terjadi hingga saat ini.

“Dampaknya sekarang makin besar, dengan terganggunya pasokan dari Jepang, dimana ada sekira 10 petrochemical plants di Jepang yang terhenti karena gempa dan tsunami yang lalu. Lalu apabila mengimpor dari Timur Tengah akan sangat memberatkan karena harus bayar BM 15 persen, jadi hanya ada satu cara yakni batalkan PMK 19/2009 sekarang juga,” tegas Felix.

Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat06/okezone)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment