Monday, 20 December 2010 06:04    PDF Print E-mail
Penegakan hukum: Keadilan & kepastian
Opini
SUNARNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Anak Pria, Tangerang Banten, Selasa, 16 Februari 2010 menilai, dalam praktik penegakan hukum saat ini, rasa keadilan masyarakat kerap terusik. Keadilan tidak selalu sejalan dengan hukum meskipun penegakan hukum itu sendiri harus sedekat mungkin dengan keadilan. Manakala ada jarak antara hukum dan keadilan, mari kita tata kembali agar keadilan itu betul-betul tegak.

Sesungguhnya apa yang disampaikan presiden tersebut merupakan dambaan semua para pencari keadilan di Indonesia. Sejak lama para pencari keadilan mendambakan penegakan hukum yang adil. Berbagai putusan pengadilan sepertinya menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kalau begitu, manakah yang lebih diutamakan dalam penegakan hukum? Hukum memiliki tujuan yaitu keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Tetapi dalam pelaksanaannya apabila hukum mengutamakan kepastian hukum, maka penegakkannya akan menggeser nilai keadilan, demikian sebaliknya. Dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Pada hakekatnya hukum itu sendiri adalah keadilan.

Socrates hidup pada tahun 469 – 399 SM, filsuf dan kritikus yang paling berpengaruh di Yunani pernah menyatakan hakekat hukum adalah keadilan. Socrates dalam usahanya menemukan dan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan menyebutkan bahwa keadilan yang sesungguhnya serta hukum yang benar itu tidak akan ditemui dalam undang-undang yang dibentuk penguasa-penguasa Negara. Ia bertempat tinggal di dalam diri dan dalam kesadaran manusia itu sendiri.

Selanjutnya Socrates menyebutkan : dalam nurani tiap insan bersemayamlah keadilan yang hakiki atau sesungguhnya--di situ mereka dapat mendengar bagaimana irama dari degup jantung yang merah, bersih dan suci. Hanya dengan degupan yang bersih, organ yang suci ini (nurani) menjadi terlindungi dari kungkungan kabut keserakahan, kelicikan, kecurangan, dan lain sebagainya. Hukum serta perasaan keadilan dalam pengertian sesungguhnya itu hanya akan ditemukan di dalam nurani tiap-tiap insan, dan ia akan selalu mendampingi, terutama manakala mereka menetapkan atau mengambil sebuah keputusan (termasuk keputusan hukum itu sendiri).

Socrates pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya: “Wahai sahabatku, tahukah Anda, sesungguhnya keadilan adalah tidak seperti yang terlihat (sesuatu yang diputuskan secara secara aktual oleh magistrat dan legislatur, melainkan sesuatu yang (tingkat abstraksinya) melampaui keseluruhan dari apa yang negara dapat lihat sebagai hukum, karenanya Anda harus ingat, bahwa hukum bukanlah apa yang secara umum dituangkan dalam produk perundang-undangan negara, melainkan apa yang kita (warga masyarakat) anggap sebagai hukum.(Herman Bakir, 2007: 162).

Jauh sebelum masa Socrates, Anarcharsis, satu dari “tujuh orang bijak” Yunani yang hidup pada abad ke 7 SM menyampaikan pada Solon :”Ketidakjujuran dan keserakahan yang belakangan mewarnai sejumlah segi kehidupan warga Athena hanya dapat ditertibkan dan dikendalikan dengan menerbitkan aturan-aturan dalam bentuk tertulis, tapi Anda jangan terlalu berharap banyak, sebab keseluruhan produk hukum yang Anda komposisikan itu hanya akan menjadi semacam “jaring laba-laba”, bahwa ia hanya akan menangkap si lemah dan si miskin, sedang mereka yang kaya dan kuat dapat dengan mudah merobek dan menembus jaring hukum itu secara berulang-ulang.

Apa yang disampaikan filsuf besar pada masanya tersebut sesungguhnya banyak terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Penegakan hukum saat ini cenderung lebih menekankan pada kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan. Penerapan hukum lebih bersifat positif legalistis yaitu cara berhukum berdasarkan Undang-undang (alles binnen de kader van de et). Dalam hal ini hakim tidak berpikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya. Cara berhukum seperti ini ibarat menarik garis lurus antara dua titik, yang satu adalah (pasal) Undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi. Segalanya berjalan secara linier, sehingga cara berhukum adalah seperti mesin otomatis. Paul Scholten menyebut “hanteren van logische figuren”. O.W. Holmes menyebutkan “ a book of mathematics). Hukum bukan suatu proses yang logis semata.

Akibat penerapan hukum positif legalistis ini akan menggiring penegakan hukum pada legisme. Hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim hanya sekedar terompet undang-undang (bouche de la loi). Hanya menyuarakan bunyi undang-undang tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Semakin jauhnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia dinarasikan Prof. Arief Sidharta sebagai berikut :

“Ketika dewi Themis (Lady of Justice, Ibu keadilan) berkunjung ke berbagai negara di seluruh dunia untuk melihat bagaimana kondisi penegakan hukumnya, dia begitu tersenyum sampai di Singapura, Jepang, Inggris dan juga Kanada. Hal yang membuat Sang Dewi tersenyum adalah bahwa di tiap-tiap negara yang ia kunjungi, ia sudah melihat bahwa dalam penegakan hukum, pengutamaan keadilan sudah berada di garis terdepan. Namun ketika kakinya diinjakan di Indonesia, dia mengurungka niat unuk meneruskan perjalananya. Ia memutuskan untuk segera pulang saja ke Gunung Olympus, kemudian di sana dia duduk merenung di sebuah batu, lalu menangis. Dia betul-betul bermuram durja melihat kondisi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, dia betul-betul merasa di lecehkan, ditelanjangi bahkan mau diperkosa oleh permainan politik para penguasa......”

St. Augustine menyebutkan “Apa jadinya sebuah negara tanpa keadilan kalau bukan segerombolan perampok”. Kondisi penegakan hukum yang demikian sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat, Prof. Sacipto Rahadjo menanyakan, sebenarnya tujuan hukum itu untuk siapa, untuk peraturan itu sendiri atau untuk masyarakat. Bila sesungguhnya hukum itu untuk kepentingan masyarakat maka seharusnya hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat. UU No.14 tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman telah mengatur hal ini dalam Pasal 27 ayat (1) UUPK : hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal ini secara tegas mewajibkan hakim untuk menggunakan seluruh kemampuannya, berdasarkan tugas dan wewenangya agar menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini diadopsi lagi dalam UU No. 24 tahun 2004 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat lebih menghendaki penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Aliran Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule), menyatakan bahwa hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya melakukan penemuan hukum. Tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi mencakup memperluas, mempersempit dan membentuk peraturan dalam putusan hakim dari tiap-tiap perkara konkrit yang dihadapkan padanya--agar tercapai keadilan yang setinggi-tingginya dan dalam keadaan tertentu hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang--demi kemanfaatan masyarakat.

Jadi yang diutamakan bukanlah kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional. Doktrin hanyalah sebagai “pengantar” atau “pembuka jalan”, “pedoman” dan “bahan inspirasi” atau sarana bagi hakim untuk membentuk dan menemukan sendiri hukumnya yang dinyatakan dalam putusannya atas suatu perkara yang diadilinya dan dihadapkan padanya itu. Selain itu Aliran Soziologische Rechtsschule, mengajarkan bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan dan memperhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan masyarakat, yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan.

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat ini ditegakkan di samping nilai kepastian hukum. Putusan pengadilan haruslah menjamin keadilan dan kepastian hukum serta bermanfaat. Selain itu penegakan hukum diterapkan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip “equality before the law “ sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif akan merusak tatanan sistem, sekaligus akan menciderai serta kegagalan dalam melaksanakan sistem yang menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat termasuk masyarakat internasional.

Apabila kurang terwujudnya nilai keadilan dalam masyarakat ini salah satunya disebabkan meningkatnya kuantitas perkara, sedangkan jumlah Sumber Daya Manusianya terbatas, alternatif yang dapat ditawarkan adalah difungsikannya lembaga Alternatif Dispute Resolution (ADR, dibatasinya perkara-perkara yang diproses di Pengadilan). Bukankah langkah ini dulu pernah dilakukan pada masa kolonial dengan menentukan bahwa hanya perkara-perkara pentinglah yang dapat dibawa ke Landraad. Untuk perkara yang kurang penting dapat diselesaikan di Rechtspraak.

Dalam rangka mewujudkan nilai keadilan masyarakat, menurut Presiden, saat ini pemerintah akan menyusun kembali sistem yang tidak menyamaratakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, penyAndang cacat berat, orang lanjut usia, atau pelanggaran ringan yang terjadi karena tekanan kemiskinan. Namun sejak pernyataan bapak Presiden disampaikan pada bulan Februari sampai saat ini belum terlihat realisasi tersebut. Masyarakat menanti perubahan tersebut. Apakah pernyataan itu hanya janji atau kita masih menunggu lama realisasinya ? Mudah-mudahan dapat segera diwujudkan. Amin.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum USU

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment