Tuesday, 23 November 2010 06:24    PDF Print E-mail
Penurunan AKI/AKB secara komprehensif
Opini
CANDRA SYAFEI
 
Angka kematian masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat. Ini dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan survei dan penelitian. Perkembangan tingkat kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama yang terjadi di Indonesia.

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik di provinsi maupun nasional. Selain itu, program pembangunan kesehatan di Indonesia banyak menititikberatkan pada upaya penurunan AKB. Angka kematian bayi merujuk kepada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi Baru Lahir (AKB) serta lambatnya penurunan angka kematian dimaksud, hal ini bisa dilihat dari hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI). Tahun 2002 adalah AKI 307/100.000 KH (Kelahiran Hidup) dan AKB 35/1.000 KH sedangkan hasil (SDKI) 2007 AKI 228/100.000 KH dan AKB 34/1.000 KH serta target Millennium Development Goals (MDGs) yang sudah harus dicapai pada tahun 2015 yaitu AKI 102/100.000 KH dan AKB 23/1.000 KH. Ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan Upaya Percepatan (Akselerasi) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir (Upaya PP-AKI dan AKB).

Ada beberapa indikator percepatan penurunan AKI yaitu: K1 (kunjungan pertama ibu hamil pada tenaga kesehatan); K4 (kunjungan keempat ibu hamil pada tenaga kesehatan); persalinan pada tenaga kesehatan; kunjungan nifas; penanganan komplikasi obstetri neonatal (ibu dan bayi); Contraseptive Prevalence Rate (CPR, rasio penggunaan alat kontrasepsi) serta kesehatan reproduksi terpadu.

Kebijakan PP-AKI adalah pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas dan dekat dengan masyarakat. Selain itu ada 3 Pesan Kunci MPS (Making Pregnancy Safer) yaitu (1) Setiap persalinan ditolong tenaga kesehatan terampil; (2) Setiap komplikasi obstetri dan neonatal ditangani secara adekuat; (3) Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran.

Sedangkan upaya yang dilakukan adalah: (a) Peningkatan cakupan kualitas (Supply side) berupa: Ante Natal Care (ANC, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali); bersalin pada tenaga kesehatan; kunjungan nifas; penanganan komplikasi; KB, (b) Pemberdayaan masyarakat (Demand side) berupa: Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K); peningkatan pemanfaatan Buku KIA, (c) Manajemen berupa: perencanaan program melalui DTPS (District Team Problem Solving); PWS-KIA (Pemantauan Wilayah Setempat-Kesehatan Ibu dan Anak). Juga dengan penyediaan tenaga kesehatan, sarana, alat dan obat yang berkualitas.

Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Akselerasi Pencapaian MDG 4 dan 5 harus dilakukan secara komprehensif dengan cara melibatkan lintas program di Dinas Kesehatan, lintas sektor, pemerintah daerah, DPRD, organisasi profesi/ keagamaan/ kemasyarakatan, swasta, LSM maupun donor.

Contoh keterlibatan lintas program adalah: a) Program P2M berperan dalam imunisasi pada bayi dan ibu hamil; penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV, TBC, malaria pada ibu hamil maupun bayi. b) Program Perbaikan Gizi Masyarakat berperan dalam vitamin A untuk ibu nifas, pencegahan anemia dengan tablet Fe, Pemberian Makanan Tambahan dan ASI Eksklusif. c) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan berperan dalam penyediaan obat esensial, alat kontrasepsi, obat KIA/KB. d)Pelayanan Medik/ Rujukan berperan dalam penyiapan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di Rumah Sakit, Unit Transfusi darah (UTD). e) Program Promosi Kesehatan berperan dalam menyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media. f) Program Sumber Daya Kesehatan berperan dalam pembinaan dan distribusi tenaga kesehatan (bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak). g)Program Penyehatan Lingkungan berperan dalam menyiapkan masyarakat dalam hal air bersih dan rumah sehat. h)Program Kebijakan dan Manajemen Pembiayaan Kesehatan berperan dalam hal Jaminan kesehatan masyarakat.  

Organisasi profesi juga sangat besar peranannya dalam upaya ini. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang mempunyai banyak anggota bahkan tersebar sampai ke desa-desa. Diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan dalam menyebarluaskan informasi kepada anggotanya. Misalnya tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pemanfaatan Buku KIA, ASI eksklusif, dll. Demikian juga dengan Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) diharapkan dapat mendorong anggotanya untuk memakai Buku KIA oleh karena sesuai dengan SK Menteri Kesehatan No.284/Menkes/SK/III/2004 bahwa Buku KIA adalah satu-satunya alat pencatatan dimiliki ibu hamil sampai ibu Balita.

Selain itu organisasi kemasyarakatan/keagamaan misalnya PKK, Aisyiah, Fatayat Muslimat Nahdlatul Ulama, WKRI juga diharapkan dapat menyebarluaskan berbagai macam informasi tentang kesehatan kepada anggotanya maupun masyarakat. Dukungan penganggaran dan regulasi dari DPRD serta konsistensi implementasi oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) sangat diperlukan untuk akselerasi pencapaian MDGs. 

Oleh karena dalam penanggulangan masalah kesehatan tidak bisa ditangani pemerintah sendiri maka perlu untuk menggalang kemitraan dgn berbagai pihak termasuk swasta sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR). Ini didasari kesadaran bahwa perbaikan kualitas kesehatan masyarakat sekitar maupun masyarakat luas baik bagi operasional perusahaan.

Upaya akselerasi untuk mencapai sasaran RPJMN 2014 dan MDGs 2015 tidak mungkin dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Tetapi harus bekerjasama, bermitra dan saling bersinergi dengan stakeholders terkait yang mempunyai peran dan tanggung jawab sama besarnya. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, kelistrikan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat besar.
 
Situasi Sumatera Utara
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, mengestimasi AKB tahun 2010 sebesar 24,5 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menurun bila dibanding tahun sebelumnya sebesar 26,90 per 1000 kelahiran hidup.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan AKB, antara lain tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil dan kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan moderen dalam bidang kesehatan. Pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berperan melalui perbaikan gizi yang pada gilirannya mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.

Bila dilihat kabupaten/kota, AKB terendah di Karo sebesar 11,50/1000 kelahiran hidup, diikuti Pematang Siantar sebesar 13,70/1000 kelahiran hidup dan Medan sebesar 13,80/1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB tertinggi dimiliki di Mandailing Natal sebesar 41,50/1000 kelahiran hidup, diikuti Labuhan Batu sebesar 35,10/1000 kelahiran hidup dan Asahan sebesar 34,70/1000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesda) terakhir yang dilaksanakan Kementrian Kesehatan menunjukan penyebab kematian terbanyak pada kelompok bayi 0-6 hari didominasi gangguan pernafasan (35,9%), prematuritas (32,4%) dan sepsis (12%). Untuk penyebab utama kematian bayi pada kelompok 7-28 hari yaitu sepsis (20,5%), malformasi kongenital (18,1 %) dan pneumonia (15,4 %). Penyebab utama kematian bayi pada kelompok 29 hari-11 bulan yaitu Diare (31,4%), penumonia (23,8%) dan meningitis/ensefalitis (9,3 %). Di lain pihak faktor utama ibu yang berkontribusi terhadap lahir mati dan kematian bayi 0-6 hari adalah hipertensi maternal (23,6 %), komplikasi kehamilan dan  kelahiran (17,5%), ketuban pecah dini dan pendarahan anterpartum masing-masing 12,7 %.

Angka kematian balita menggambar peluang untuk meninggal pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Berdasarkan hasil SDKI tahun 200, angka kematian Balita (AKABA) di Sumatera Utara sebesar 67/1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka rata-rata nasional pada tahun 2007 sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini lebih dibandingkan AKABA pada tahun 2002 -2003 yang sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup.

AKI Maternal dan AKB merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu mulai dari masa kehamilan, persalinan dan nifas. Berdasarkan laporan dari profil kabupaten/kota. AKI maternal yang dilaporkan di Sumatera Utara hanya 123/100.000 kelahiran hidup, namun ini belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi. Berdasarkan estimasi bahwa AKI di Sumut tahun 2008 adalah 260/100.000 kelahiran hidup. Bila kita lihat angka nasional, hasil SDKI terakhir menyebutkan AKI sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini turun dibandingkan tahun 2002 yang mencapai 307/100.000 KH.
 
Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
(dat09)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment