|
||||
| Isu reshuffle kembali mencuat? |
| Warta |
WASPADA ONLINE JAKARTA – Isu reshuffle tampaknya kembali membahana di kalangan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Menanggapi itu, ketua fraksi Partai Golkar, Priyo Budisantoso, menilai reshuffle kabinet adalah hak dan wewenang Presiden."Kalau itu (hasil evaluasi Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/UKP4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan Presiden melakukan langkah-langkah perombakan menurut saya tidak perlu kita tangisi," katanya, tadi sore. Perombakan kabinet, menurut Priyo, adalah wewenang Presiden. Jadi apakah hasil evaluasi dari UKP4 akan digunakan sebagai rujukan untuk reshuffle atau tidak, itu adalah wewenangnya Presiden. "Karena itu memang wewenang beliau dan dugaan saya yang selama ini saya ketahui pola pikir dari Presiden dalam konteks ini selalu menggunakan ukuran kinerja kabinet bukan alasan politik meskipun bisa saja di belakangnya alasan politik tetapi yang dikeluarkan ke publik dan media massa adalah alasan kinerja kabinet," ujarnya. Priyo menegaskan, dalam waktu dekat tidak akan terjadi reshuffle. "Kita tidak tahu apa yang terjadi tetapi dari bahasa tubuh Presiden ketika saya tanya beliau hanya tertawa saja. Saya kira dalam waktu dekat belum ada tanda-tanda, tapi tidak tahu setelah pidato 16 Agustus," jelasnya. Editor: SATRIADI TANJUNG(dat08/inilah)  |
Comments