|
WASPADA ONLINE
MEDAN – Anali ekonomi senior, Jhon Tafbu Ritonga, menyebutkan angka kemiskinan di Sumut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak mampu mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan sebagainya.
“Pemprovsu dinilai gagal memenuhi target menekan angka kemiskinan pada tahun 2009. Saya kaget penilaian itu dari partainya Presiden SBY. Inilah yang kemarin diingatkan SBY pada pelantikan DPP PD,” katanya,malam tadi.
Fenomena itu, kata Jhon, merupakan periode kedua pemerintahan SBY yang terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan, dimana secara nasional turun dari 14,15 menjadi 13,33 persen .
Disebutkan, untuk Sumut turun dari 11,51 menjadi 11,31 persen. Jadi Sumut lebih baik dari nasional, apalagi kalau dibandingkan dengan NAD yang turun dari 21,80 menjadi 20,98 persen.
“Pemprovsu memang tidak sendiri dalam hal ini, karena ada pemerintah kabupaten dan kota yang menjalankan program pengentasan kemiskinan. Karena ini ada kaitan dengan otonomi daerah, sehingga kebijakan Pemprovsu tidak bisa jalan di pemkab dan pemko,” ujarnya.
Jadi, lanjutnya, pengentasan kemiskinan harus melalui peningkatan taraf hidup secara merata. Perekonomian tidak bisa dilihat pemda provinsi atau kabupaten dan kota, tapi harus secara nasional. Editor:SASTROY BANGUN
(dat03/wol-wsp) 
|
Comments