|
||||
| Pemprovsu tak gagal tekan angka kemiskinan? |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE MEDAN - Penilaian terhadap Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) yang dinilai gagal dalam menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak mampu mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat Bahan Bakar Minyak, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Ekonom Senior, Jhon Tafbu Ritonga, menanggapi penilaian juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Mustofawiyah, bahwa Pemerintah Provinsi Sumut dinilai gagal memenuhi target menekan angka kemiskinan pada tahun 2009. “Saya kaget penilaian itu dari partainya Presiden SBY (Partai Demokrat). Inilah yang kemarin diingatkan SBY pada pelantikan DPP PD. Karena sebenarnya kalau yang dikritik Pemdasu kurang pas sasarannya,” ujarnya. Menurut Jhon Tafbu, hal tersebut merupakan fenomena periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan, dimana secara nasional turun dari 14,15% menjadi 13,33%. “Sedangkan Sumut turun dari 11,51% menjadi 11,31%. Jadi Sumut lebih baik dari nasional, apalagi kalau dibandingkan dengan NAD yang turun dari 21,80% menjadi 20,98 %. Artinya Sumut sudah lumayan. Orang Amerika Serikat bilang not bad, bukan fail,” tutur Dekan Fakultas Ekonomi USU tersebut. Jhon Tafbu menyebutkan, Pemprovsu memang tidak sendiri dalam hal ini, karena ada pemerintah kabupaten/kota yang menjalankan program pengentasan kemiskinan, karena ada kaitan dengan otonomi daerah sehingga program/kebijakan Pemprov tidak bisa jalan di pemkab/pemko. “Pengentasan kemiskinan itu harus melalui peningkatan taraf hidup secara merata. Perekonomian ini tidak bisa dilihat Pemda provinsi saja atau kabupaten/kota saja, tapi harus secara nasional. Jadi kritik F-PD itu saya nilai sebagai kritik politik, bukan kritik ekonomi, yang sasaran tembaknya ke SBY,” ujarnya. Untuk mengatasi kemiskinan, lanjut Jhon Tafbu, harus dilakukan konsolidasi dan koordinasi pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di daerah. “Karena kewenangan provinsi untuk itu sangat kurang. Kan teritorial provinsi itu hanya administratif dan teritorial fisik, sedangkan penduduk itu kan otonominya di kab/kota. Makanya kritik F-PD itu keliru sasarannya, harusnya ke pusat dan kabupaten/kota,” paparnya. Editor: WAHYU HIDAYAT (dat04/wsp) |
Comments