Tuesday, 21 May 2013 23:08    PDF Print E-mail
PNBP dinilai picu korupsi yang sulit dipantau
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA -  Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyarankan pemerintah untuk mengatur ulang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akil menilai, PNBP menyumbang angka yang sangat besar tetapi tidak pernah masuk ke dalam kas negara.

"Rumuskan lagi dan perketat mana saja bagian yang termasuk PNBP," ujar Akil di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, hari ini.

Akil mengatakan, keberadaan PNBP dengan jumlah dana terkumpul sangat besar selama ini menjadi pemicu adanya tindakan korupsi yang sulit dipantau. Sebab, dana yang terkumpul selalu digunakan oleh instansi tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan sangat sedikit dana PNBP itu yang diberikan kepada negara.

"Sekarang ini banyak terjadi korupsi di institusi-institusi itu, semuanya mempunyai alasan masing-masing untuk berhak mengelola PNBP itu karena bukan pajak," kata Akil.

Padahal, lanjut Akil, meskipun PNBP bukan pendapatan resmi negara, seharusnya tetap digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena, sumber dana PNBP itu diambil langsung dari masyarakat.

"Misalnya untuk urus SIM, kena uang. Itu yang paling banyak terjadi di KUA, Imigrasi, Kemenkum HAM dari HAKI, pendaftaran perusahaan, dan sebagainya," ucap Akil.

Selain itu, pengetatan pada sektor ini perlu dilakukan mengingat sebuah institusi memiliki hak menggunakan dana PNBP mencapai 80 persen dana yang terkumpul. Hal itu tentu menjadi penyebab adanya korupsi yang dilakukan satu dua orang di institusi terkait.

"Ini salah satu upaya kita menutup ruang-ruang korupsi. Betapa uang segitu banyak dikorupsi oleh satu dua orang saja," terang Akil.

Akil menambahkan, BPK pun harus lebih intensif ketika kebijakan pengetatan ini dijalankan. "BPK juga lebih meningkatkan pengawasan terhadap PNBP," pungkas dia.
(dat16/merdeka)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment