Sunday, 12 May 2013 18:13    PDF Print E-mail
KPK diminta usut korupsi e-KTP
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menelusuri dugaan korupsi pada proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, ditenggarai ada permainan pada proyek yang telah menelan anggaran sebesar Rp5,6 triliun tersebut.

"Dan saya kira KPK harusnya yang proaktif menyelidik dengan menguatkan pendengaran dan mengolahnya menjadi data yang valid. Karena KPK punya kewenangan dan kemampuan untuk memberantas korupsi yang dijamin oleh UU," ungkap anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Mestariany Habie, hari ini.

Hal ini diungkapkan ketua bidang pemerintahan umum DPP Gerindra tersebut menanggapi pernyataan dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi bahwa e-KTP tidak boleh sering-sering di fotocopy. Serta mengintruksikan seluruh lembaga dan institusi memiliki card reader guna memeriksa keaslian e-KTP yang didalamnya terdapat chip berisi data-data pribadi pemilik e-KTP.

Namun, menurut Mestariany Habie, dugaan korupsi proyek e-KTP ini jangan hanya berdasarkan melihat, mendengar atau praduga. Tetapi, harus berdasarkan data dan fakta yang akurat mengenai dugaan korupsi tersebut.

"Begitu juga masalah dugaan korupsi e-KTP, harus ada data yang valid jangan hanya menduga," tandasnya.
(dat06/inilah)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment