Friday, 28 December 2012 10:31    PDF Print E-mail
Kenaikan BBM 2013 masih optional
Ekonomi & Bisnis
WASPADA ONLINE

JAKARTA – Pemerintah belum menjadikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai kebijakan prioritas di tahun 2013. Namun, kenaikan tetap dimungkinkan jika kondisi memaksa.

“Kalau tidak memaksa, tidak mungkin pemerintah menaikkan harga BBM subsidi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di sela acara penandatanganan perjanjian jual-beli minyak dan gas, di kantornya, Jakarta. Dia mengakui, tahun depan merupakan saat yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, pemerintah tidak akan memaksa menaikkan harga BBM bersubsidi jika kondisi tidak mendukung.

Menurut Jero, situasi harga minyak dunia saat ini masih dalam kondisi aman, dengan ditopang investasi di sektor perminyakan Indonesia yang semakin membaik. “Tapi kalau terjadi hal yang luar biasa, bisa saja kita naikkan, kita lihat saja nanti.Tidak ada yang bisa memprediksi harga minyak dunia,” kata Jero hari ini.

Anggota Komisi Energi DPR Bobby Adityo Rizaldhi mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini memang wewenang pemerintah.

Kendati demikian, pemerintah tetap harus berpegang pada beberapa variabel utama yang telah disepakati dengan DPR. Dia mencontohkan, pada 2011 pemerintah diizinkan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan variabel pembatas, yaitu realisasi harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) lebih tinggi 10% dari asumsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tapi sayang,saat itu pemerintah tidak memanfaatkan momen tersebut padahal realisasi ICP telah di atas asumsi,” ungkapnya.

Sementara, pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kenaikan harga BBM bersubsidi daripada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL).

Penghematan anggaran yang diperoleh dari kenaikan BBM akan lebih terasa dibandingkan kenaikan TTL. Namun, pemerintah justru lebih memilih menaikkan TTL. Seperti diketahui, kelebihan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini berbanding lurus dengan realisasi belanja subsidi.

Realisasi belanja subsidi hingga 20 Desember 2012 mencapai Rp308 triliun atau 125,7% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp245,07 triliun. Realisasi belanja subsidi terbesar ada di pos anggaran subsidi BBM. Hingga 20 Desember belanja subsidi BBM telah menyedot anggaran sebesar Rp186,7 triliun atau 135,9% dari pagu (Rp137,4 triliun) dan subsidi listrik sebesar Rp83,3 triliun atau 128,2% dari pagu (Rp64,9 triliun).

Besarnya realisasi belanja subsidi, terutama BBM, memang sudah diprediksi. Pertengahan Oktober lalu pemerintah bahkan akhirnya mengajukan tambahan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp80,5 triliun.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan,realisasi belanja subsidi BBM juga terus mengalami lonjakan. Dalam rentang waktu 2007–2012, realisasi anggaran subsidi BBM dan elpiji kemasan 3 kg secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp53,6 triliun atau tumbuh rata-rata 10,4% per tahun.

Terkait dengan itu,Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo belum lama ini menegaskan bahwa pengelolaan subsidi menjadi salah satu prioritas tahun depan.
Pengelolaan harus dilakukan karena subsidi BBM tahun depan sudah mencapai Rp193,8 triliun. “Kita selalu jadikan prioritas pengelolaan subsidi. Jadi, upaya untuk bisa mengelola subsidi agar bisa tepat sasaran, hanya bisa digunakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kita tahu jumlah subsidi jumlahnya lebih besar dari belanja infrastruktur dan belanja modal,” tuturnya. Menkeu menambahkan, harga BBM bersubsidi saat ini memang terlalu murah.Hal itu kemudian memicu penjualan kendaraan bermotor sehingga transportasi publik semakin ditinggalkan serta tidak efektifnya pengembangan energi alternatif.

Harga tenaga alternatif seperti bahan bakar gas (BBG) menjadi tidak bersaing karena tidak jauh berbeda dengan BBM. Namun, Pri menilai, kecil kemungkinan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan TTL secara bersamaan pada tahun depan. Di sisi lain, harga minyak pada tahun depan pun diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari yang ditetapkan dalam asumsi harga minyak Indonesia (ICP) pada APBN 2013,yakni USD100 per barel.

Jika harga minyak lebih tinggi dari asumsi itu, menurutnya, pilihan pemerintah tetap akan menambah subsidi ketimbang menaikkan harga BBM. “Faktor penentunya bukanlah kalkulasi fiskal, tapi kalkulasi politik, terlebih jelang pilpres 2014, kecuali Presiden SBY menentukan (menaikkan harga BBM).

Para menteri tidak akan menyuarakan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum ada lampu hijau dari Presiden,” ujarnya.
(dat16/seputarindonesia)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment